INFOTREN.ID - Pemerintah Inggris pada Senin (16/3/2026) secara resmi mengumumkan program intervensi ekonomi besar-besaran senilai total 1 miliar poundsterling, setara dengan Rp22,58 triliun. Langkah ini diambil sebagai respons mendesak terhadap tingginya angka pengangguran di kalangan usia muda yang kini telah mencapai titik kritis.
Investasi masif ini dirancang untuk menciptakan gelombang peluang kerja baru yang signifikan, sekaligus berfungsi sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi Inggris yang sempat terguncang oleh dinamika pasar kerja global pasca pandemi.
Selain fokus utamanya pada penciptaan lapangan kerja, Perdana Menteri Keir Starmer juga mengumumkan kebijakan perlindungan sosial yang menyasar warga yang kesulitan membayar tagihan listrik dan pemanas rumah. Kebijakan ini bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat pekerja di tengah gejolak politik internasional.
Sekretaris Negara untuk Pekerjaan dan Pensiun Inggris, Pat McFadden, merinci bahwa pemerintah akan menyediakan dana hibah spesifik bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam program penyerapan tenaga kerja muda. Dana hibah tersebut bernilai 3 ribu poundsterling (sekitar Rp67,75 juta) per perusahaan.
Dana hibah ini ditujukan bagi setiap perusahaan yang berkomitmen mempekerjakan pemuda berusia antara 18 hingga 24 tahun yang telah terdaftar menganggur selama minimal enam bulan terakhir.
Total dana senilai Rp22,58 triliun tersebut secara khusus dialokasikan untuk memfasilitasi terciptanya 200 ribu lowongan pekerjaan berkualitas tinggi. Hal ini berarti para pemuda tidak hanya akan mendapatkan gaji, tetapi juga kesempatan untuk mengakumulasi keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini.
Program ini secara eksplisit menargetkan penurunan angka pemuda yang dikategorikan NEET (Not in Education, Employment, or Training). Dalam skema ini, pemerintah akan menanggung biaya upah kerja sebesar 25 jam per minggu bagi para pekerja muda yang baru memasuki dunia profesional.
Subsidi upah awal ini diharapkan dapat menghilangkan keraguan pemilik usaha kecil dan menengah (UKM) terhadap biaya rekrutmen awal, karena beban finansial tersebut akan dibagi bersama oleh negara demi investasi masa depan generasi penerus.
"Langkah ini akan membuka peluang bagi kaum muda sekaligus menekan lonjakan angka pengangguran dan putus sekolah yang kami warisi dari pemerintahan sebelumnya,” ujar McFadden, dilansir The Star.
